PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DI INDONESIA

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan politik. Perubahan-perubahan tersebut adalah untuk mengimbangi perubahan situasi yang disesuaikan dengan kepentingan pada saat itu. Sebelum adanya sistem desentralisasi, Indonesia menganut sistem sentralisasi, mengikuti sistem  pemerintahan Perancis, walaupun kolonialisme Perancis tidak berlangsung lama di Indonesia.

Perkembangan sistem pemerintahan tersebut yaitu :

NO

PERATURAN

CIRI KHUSUS

1

Decentralisatiewet 1903

–    Pembentukan  pemerintahan desentralisasi akan tetapi nyaris tidak mencantumkan soal otonomi

2

Bestuurshervormings Ordonnantie Stb. 1922

–    Kemungkinan pembentukan propinsi otonom dengan wilayah dan kekuasaan yang lebih luas daripada gewest dulu. Propinsi dibagi menjadi regentscgap/ groepsgemeenschgap dan stadsgemeente yang juga otonom.

–    Karakter yang diterapkan kolonial tidak sama sekali berkaitan dengan demokratisasi maupun penguatan civil society

3

UU No .1 Tahun 1945

–    Pemberian otonomi materiil yang lebih luas jika dibandingkan dengan Hindia Belanda kepada bekas Karesidenan, Kabupaten dan Kota, sedangkan Propinsi tidak otonom.

–    Peraturan mengenai Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)

4

UU No. 22 Tahun 1948

–    Wilayah RI dibagi ke dalam tiga tingkatan daerah otonom, yaitu Propinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Kecil). Dibentuk 7 daerah otonom tingkat Propinsi.

–    Pembentukan Negara-negara bagian oleh Belanda, yang tidak terbentuk hanya Aceh, Sumatera Barat dan DIY

5

UU No. 1 Tahun 1957

–    Wilayah RI dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu Swatantra dan Swapraja. Swatantra di bagi menjadi Swatantra Tingkat I, II, dan III, sedangkan Swapraja menjadi DIY dan DI Aceh.

–    Pemberian kuasa kepada DPRD untuk memilih Tk. I dan Tk. II untuk memilih Gubernur dan Bupati untuk pertama kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi rakyat mulai dilibatkan.

6

UU No. 6 Tahun 1959

–    Penyerahan semua tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum di daerah kepada pemerintah daerah Swatantra untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

7

Penpres No. 5 Tahun 1960

–    Perubahan nama dari “Pemerintah Daerah Swatantra” menjadi “Pemerintah Daerah”

8

UU No. 18 Tahun 1965

–    Wilayah RI dibagi menjadi Propinsi atau Kotaraya sebagai Dati I, Kabupaten atau Kotamadya sebagai Dati II dan Kecamatan atau Kotapraja sebagai Dati III.  Dalam menjalankan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan prinsip otonomi dan Medebewind dengan pengawasan ketat oleh Pemerintah Pusat.

–    Pembentukan Dai III belum dapat terwujud karena peristiwa 1965

9

UU No. 19 Tahun 1965

–    Percepatan Pembentukan Dati III dengan diciptakannya Desapraja

10

UU No. 5 Tahun 1974

–    Bersifat sentralistik, Hubungan antara Dati I dan Dati II bersifat hierarkis sehingga bertentangan dengan makna otonomi daerah.

–    Elit pemerintahan lokal hanya kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

–    Kepada daerah dipersatukan dengan figure Kepala Wilayah yang pemilihannya banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat.

11

UU No. 22 Tahun 1999

–    Menganut sistem otonomi luas dan nyata, dimana pemerintah daerah berwenang untuk melakukan apa saja menyangkut penyelenggaraan pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, sistem peradilan dan agama.

–    Pemilihan Kepala Daerah secara mandiri

–    Penghapusan wilayah administrative

–    Reposisi Kecamatan dan Desa

–    Demokratisasi Desa

–    Kewenangan lebih luas bagi Daerah

12

UU No. 25 Tahun 1999

–    Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana penyelenggaraan tugas pusat di daerah dibiayai dari APBN dan penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

13

UU No. 32 Tahun 2004

–    Pemberian sumber-sumber keuangan kepada daerah agar daerah dapat melaksanakan kewenangannya.

–    Ruang partisipasi politik meningkat

–    Pilkada langsung

–    Perimbangan peran Eksekutif dan Legislatif

14

UU No. 33 Tahun 2004

–    Perimbangan keuangan pusat dan daerah mengikuti semboyan money follow function